Tim Kunker Komisi V DPR RI meninjau infrastruktur di Simalungun. Foto: Kresno/rni

Anggota Komisi V DPR RI Jhoni Allen Marbun menegaskan, kepala daerah harus membantu pemerintah, khususnya kementerian yang mengerjakan pembangunan infrastruktur, sehingga dapat mempercepat proses pembangunan. Pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh kepala daerah pun selayaknya mendapat apresiasi.

Demikian diungkapkan Jhoni saat mengikuti pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Simalungun dan beberapa mitra kerja terkait di Simalungun, Sumatera Utara, Kamis (14/2/2019). Peran Pemkab Simalungun dalam membantu pembangunan infrastruktur cukup mendapat sorotan Komisi V DPR RI.

“Pembebasan lahan oleh kepala daerah untuk pembangunan jalan, sungai, jembatan dan pelabuhan untuk mempercepat proses pembangunan tentunya harus diapresiasi. Kepala daerah bisa diberikan reward and punishment oleh mitra kerja kita. Kepala daerah yang kurang bekerjasama pun dapat diberikan diberikan punishment,” kata legislator Partai Demokrat itu.

Menurut Jhoni, program infrastruktur pemerintah pusat tidak boleh terhambat akibat kepala daerah yang kurang bekerjasama. Jika ada hambatan dalam pembebasan lahan, menurutnya bisa menginformasikan kepada Komisi V DPR RI. “Sehingga kami bisa menjembatani tokoh masyarakat apabila ada hambatan untuk pembebasan lahan,” tandas legislator dapil Sumut itu.

Diketahui, koordinasi antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Pemkab Simalungun kurang harmonis. Oleh karena itu, Komisi V DPR RI berharap pemkab setempat bisa ‘menjemput bola' seperti pemda lainnya. Karena jika peraturan daerah pembangunannya belum dikeluarkan, maka Ditjen Cipta Karya tidak dapat melaksanakan pembangunan.

Tim Kunker Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Anggota Komisi V DPR RI Anthon Sihombing itu turut didampingi Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Cipta Karya, serta beberapa mitra kerja lainnya. (eno/sf)